Amerika dan China Bersatu, 35 Negara Kompak Berpendapat Seperti Ini

Amerika Serikat dan China selama ini dikenal sebagai dua kekuatan besar yang bersaing ketat di arena global. Dalam banyak aspek, mereka tampak sebagai ‘musuh bebuyutan’, terutama dalam konteks perang dagang dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Namun, baru-baru ini terungkap bahwa kedua negara ini memiliki kesamaan dalam satu hal penting yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam konteks militer.

Kedua negara tersebut memutuskan untuk tidak terlibat dalam deklarasi yang mengatur penggunaan AI dalam medan perang. Hal ini terkonfirmasi saat sejumlah negara lain yang hadir di KTT AI militer bahkan lebih memilih untuk menandatangani komitmen untuk mengatur penggunaan teknologi ini demi keamanan global.

Ironisnya, AS dan China adalah negara yang paling dominan dalam menerapkan AI untuk keperluan militer mereka. Keduanya terus berinvestasi dalam pengembangan senjata dan teknologi canggih yang didukung oleh AI, yang dapat membawa dampak besar bagi stabilitas global.

Perpecahan Global Terkait Pengaturan Penggunaan AI

Dalam konteks ini, ketegangan yang terjadi antara Eropa dan AS juga menjadi perhatian utama. Ketidakpastian hubungan transatlantik sering kali mengubah dinamika kerjasama internasional, terutama dalam hal pengaturan teknologi.

Banyak delegasi yang hadir dalam KTT AI militer mengungkapkan bahwa ketidakpastian dalam hubungan internasional ini membuat beberapa negara ragu untuk menandatangani perjanjian yang mengikat. Kekhawatiran ini berkisar pada dampak dari perkembangan pesat teknologi AI yang dapat berdampak besar pada keamanan global.

Negara-negara kini dihadapkan pada dilema antara ingin maju dalam teknologi dengan tidak kehilangan daya saing. Mereka ingin menerapkan pembatasan yang bertanggung jawab sambil tetap waspada terhadap kemajuan yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka, seperti Rusia dan China.

Pentingnya Tanggung Jawab Dalam Penggunaan AI Militer

Di KTT Responsible AI in the Military Domain yang diadakan di Spanyol, hanya 35 dari 85 negara yang menandatangani komitmen terhadap 20 prinsip mengenai penggunaan AI. Hal ini menunjukkan minimnya kesepakatan global namun juga mencerminkan urgensi riset yang diperlukan dalam konteks ini.

Prinsip yang tercantum dalam komitmen tersebut menekankan perlunya tanggung jawab manusia atas senjata bertenaga AI. Negara-negara didorong untuk mengembangkan rantai komando dan kendali yang jelas serta berbagi informasi mengenai pengaturan nasional.

Selain itu, dokumen tersebut juga menekankan pentingnya penilaian risiko dan pelatihan bagi personel yang akan mengoperasikan teknologi ini. Pendekatan yang hati-hati tampaknya menjadi kunci untuk menjamin keamanan dalam penggunaan AI di sektor militer.

Perbandingan dengan KTT Sebelumnya

Dalam dua KTT AI militer sebelumnya yang berlangsung di Den Haag dan Seoul, kira-kira 60 negara berpartisipasi untuk mendukung inisiatif yang lebih umum tanpa komitmen hukum yang jelas. KTT sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap kebijakan global sering kali berujung pada tindakan yang lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan.

Menariknya, dalam KTT yang diadakan tahun ini, China tidak ikut ambil bagian, meskipun AS tetap berpartisipasi. Situasi ini menciptakan kesenjangan dalam kerjasama internasional yang sangat dibutuhkan untuk mencapai konsensus terkait penggunaan AI dalam bidang militer.

Bahkan meskipun dokumen KTT tahun ini tidak mengikat secara hukum, banyak pihak merasa ragu untuk menandatangani kesepakatan yang lebih ketat. Poin ini dibahas oleh Yasmin Afina, seorang peneliti di Institut Penelitian Perlucutan Senjata, yang menyoroti kebutuhan untuk pendekatan baru dalam menghadapi tantangan ini.

Negara-Negara Pendukung dan Implikasi Global

Di antara negara-negara yang menandatangani komitmen di KTT tersebut, terdapat nama-nama penting seperti Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Korea Selatan, dan Ukraina. Penandatanganan ini menandai langkah awal namun perlu diingat bahwa belum semua negara mengikutinya.

Perwujudan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari akan memengaruhi kebijakan global soal penggunaan AI. Jika prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dengan baik, akan ada harapan untuk pengurangan risiko kecelakaan dan kesalahan yang dapat terjadi akibat penggunaan teknologi militer yang tidak terkontrol.

Ke depan, kerjasama di antara negara-negara yang telah berkomitmen ini diharapkan dapat menciptakan standar global mengenai bagaimana AI sebaiknya digunakan dalam konteks militer. Hal ini bisa membantu dalam membangun kepercayaan di antara berbagai negara yang berlomba-lomba di bidang teknologi ini.