NEW YORK – Pada pertengahan tahun ini, kami melaporkan bahwa produk dari perusahaan pencitraan terkemuka China, DJI, akan mulai dilarang pada akhir tahun ini.
Produk DJI dari Tiongkok diperkirakan akan dilarang dijual di Amerika Serikat mulai 23 Desember 2025 jika tindakan audit tidak diambil oleh pemerintah AS, termasuk drone dan kamera aksi.
Larangan ini akan memengaruhi semua produk DJI, termasuk produk yang baru diluncurkan, yang harus ditarik dari pasar AS.
Tindakan ini berawal dari tuduhan bahwa DJI melanggar Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, tetapi DJI membantah tuduhan tersebut dan gagal mendapatkan tanggapan dari badan keamanan nasional AS untuk proses audit.
Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah serius terkait penggunaan produk-produk DJI, yang dikenal di seluruh dunia sebagai produsen drone dan kamera berkualitas. Tindakan ini tidak hanya berpotensi mengubah pasar teknologi, tetapi juga menunjukkan pergeseran yang lebih besar dalam hubungan bisnis antara Amerika Serikat dan China.
Akhir tahun ini menjadi titik kritis bagi perusahaan-perusahaan yang bergantung pada teknologi DJI. Larangan ini akan memberikan dampak besar terhadap penggemar fotografi dan videografi serta sektor industri yang menggunakan drone untuk berbagai keperluan, termasuk pemetaan dan survei.
Sejak beberapa waktu lalu, hubungan antara negara-negara besar semakin memburuk. Tindakan pemerintah AS terhadap produk DJI ini digunakan sebagai alat untuk menegakkan kebijakan dalam konteks perdagangan yang lebih luas, bahkan meskipun DJI membantah segala tuduhan pelanggaran.
Larangan DJI Menurut Undang-Undang Amerika Serikat
Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur melarang barang-barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa dari masuk ke Amerika Serikat. Tindakan ini menjadi salah satu dasar dari larangan yang diterapkan pada produk DJI.
Dalam konteks ini, DJI berada di tengah pengawasan yang ketat karena dugaan keterlibatannya dalam praktik tersebut. Meski demikian, perusahaan berusaha membuktikan bahwa produknya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di AS.
Pihak berwenang AS menilai bahwa langkah ini perlu diambil untuk melindungi kepentingan nasional dan memberikan sinyal yang jelas kepada negara-negara lain mengenai komitmen AS dalam hal praktik perdagangan yang adil.
Dampak Larangan Terhadap Pelanggan dan Industri
Penggunaan produk DJI, terutama dalam industri kreatif, telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Dengan larangan ini, banyak profesional kehilangan akses ke alat yang selama ini mereka andalkan dalam bekerja.
Fotografer, videografer, dan pelaku industri lainnya harus cepat beradaptasi dengan situasi ini. Ini memicu pertanyaan tentang alternatif yang ada di pasar dan seberapa cepat mereka dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh DJI.
Dampak larangan ini tidak akan hanya terasa di kalangan pengguna individu, tetapi juga di perusahaan yang menggunakan drone untuk operasi bisnis mereka. Banyak dari mereka yang harus mempertimbangkan investasi baru untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka.
Respons DJI dan Tanggapan Pengamat
Di tengah ketidakpastian ini, DJI tetap bersikukuh bahwa mereka tidak melanggar undang-undang. Perusahaan telah mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan komitmen mereka terhadap kepatuhan, dan berusaha mencari jalan untuk merespons tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.
Namun, analis berpendapat bahwa perang dagang antara AS dan China mungkin membuat situasi semakin rumit. Ketegangan politik bisa menjadi faktor yang menghambat penyelesaian yang adil dan cepat.
Tanggapan dari komunitas internasional juga bervariasi, dengan beberapa mendukung langkah AS, sementara yang lain khawatir bahwa kebijakan seperti ini dapat membatasi inovasi dan kerjasama internasional di bidang teknologi.
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
